Otonomi Khusus dalam Genggaman Para Elite

Sdr. Berto OFM (foto pribadi)

Quote Amor - Berbagai masalah seputar proyek demokrasi dan kesejahteraan publik di era otonomi khusus jelas tak semata berakar pada desain institusional desentralisasi tetapi paradigmatik dan politik. Pernyataan gagalnya desentralisasi untuk menghadirkan kesejahteraan dan layanan publik yang lebih baik di banyak daerah (termasuk Papua) hingga hari ini, misalnya, adalah pembacaan hasil ekonomi politik yang mendasar. 

Belasan tahun kita sibuk dengan desain kebijakan yang bersifat institusional, dari mana lalu mengalir deras berbagai proyek atas nama kesejahteraan dalam kerangka kelembagaan baru demokrasi, sementara kita lalai pada pihak lain dalam memeriksa struktur relasi kekuasaan yang timpang dan masih dikuasai oleh segelintir elite.

Sebenarnya, majunya demokrasi, meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi, serta membaiknya layanan dasar bukan semata ditentukan oleh regulasi atau institusi tetapi pula sebagai hasil dari power relation. Penguasaan otoritas formal dalam suatu jabatan publik yang didukung  oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu berarti penguasaan instrumen negara.

Arah kebijakan dan alokasi sumber daya APBD berupa proyek, bantuan sosial hingga perizinan investasi di sektor pertambangan  jelas amat sarat  predatory-interest (Haris Jhon dkk, Politisasi Dekokrasi, Jakarta: Demos 2004).

Baca juga:

• Birokrasi dan Pembangunan di Papua
• Globalisasi Pendidikan dan Keterlibatannya di Papua
• Demokrasi Kebablasan

Sementara publik hanya menunggu tetesan sisa. Suara Gereja, LSM dan akademika memang dibiarkan muncul, namun efek tandingnya tidak sebanding, bahkan kerap pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada, melalui beragam modus peredaman dari yang bersifat kecil hingga kepada koersif.

Sembilan belas tahun ekonomi khusus, desain kebijakan publik di level nasional maupun lokal gagal menyadari satu karakter khas desentralisasi yang lahir pada konteks formasi. Tidak tuntasnya perubahan struktur ekonomi-politik, termasuk relasi kuasa dan para aktor lama di dalamnya. 

Cerdiknya, kelompok  yang umumnya datang dari masa lalu  ini tak menolak berbagai perubahan kelembagaan demokrasi lantara mereka mengerti betul, karakter kekuasaan yang dicangkok dalam kelembagaan itu masih mewarisi nilai dan struktur hubungan lama.

Ahli-ahli beradaptasi dengan pranata baru demokrasi, mereka berhasil memanipulasinya sebagai jalan baru rekonsolidasi kekuasaan membajak arah demokrasi, mengambil asset sumber daya public, (Center for strategic and internasional studies, Kemampuan politik lokal untuk untuk pelaksanaan otonomi  daerah, Jakarta: 2001)

Situasi struktural inilah melatari sulitnya pilkada langsung. Yang terjadi adalah kalangan elite politik dan birokrasi justru  bersekutu  dengan oligarki bisnis. Pada tahapan ini, kita semua perlu untuk melihat otonomi ini dalam perspektif relasi kuasa antar pemangku peran dalam entitas lokal, sehingga advokasi yang dilakukan mesti pula melibatkan upaya intervensi bahkan keterlibatan diri dalam ruang permainan yang ada sebagai tanda tumbuhnya keberdayaan politik warga.

Sejak otonomi khusus mulai diterapkan kurang lebih satu dekade lalu, dasar hukum pokok peraturan pemerintah daerah diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).

UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Selalu menempatkan demokrasi sebagai salah satu jalan menuju masyarakat sejahtera.  Gagasan dalam undang-undang itu bermakna jelas. Demokrasi pada dirinya mengandung nilai-nilai instrumental, di dalamnya nilai-nilai mendasar kesejahteraan sebagai puncak akhir. Rumusan normatif ini kiranya telah mencerminkan perkembangan  gagasan pemerintah lokal yang modern.

Namun, kenyataan di lapangan saat ini, setelah belasan tahun kita berotonomi, ketika fase transisi semestinya bergeser ke konsolidasi desentralisasi, gerak maju (pencapaian) desentralisasi  serasa macet di  tataran instrumentalis, yang tentu lebih dijelajahi oleh  agenda elit ketimbang agenda public yang menjadi tujuan puncak.

Bahkan dalam instrument demokrasi itu, kita tak sekunjungnya beres meletakan dasar kelembagaan demokrasi yang kokoh dan sistematis bagi keberlangsungan proses publik lokal yang demokratis dan member sumbangan nyata kesejahteraan publik. 

Desentralisasi yang hanya menghasilkan demokrasi terjebak dalam kesejahteraan yang menjauh semacam itu jelas makin menyulitkan ikhtiar membuka akses keadilan bagi segenap warga negara yang selama ini berada di garis tepi pembangunan.

Padahal, negara lewat perangkat pemerintahnya tidak hanya berperan sebagai institusi alternatif  takkala warga negara belum mampu menyantuni dirinya atau hanya menjadi substansi ketika pasar terbukti gagal bekerja, melainkan dalam dirinya menjadi pihak yang bertanggungjawab guna mengurai segala litani masalah dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga sebagai  ungkapan politik, dari makna yang mendasar dari keadilan itu sendiri. Singkatnya bukti kesejahteraan dalam suatu kehidupan bermasyarakat adalah fungsi dari tanda hadirnya negara.

Oleh, Sdr. Vredigando Engelberto Namsa, OFM

Mahasiwa Pascasarjana STFT Fajar Timur Abepura

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post