Kesatuan dalam Pluralitas

Kemajemukan atau Keberagaman

Quote Amor - Indonesia merupaka sebuah negara plural yang terdiri dari banyak etnis, agama dan sebagainya. Indoesia juga punya pancasila sebagai dasar Negara. Karena itu, sistemnya juga harus berdasarkan nilai-nilai pancasila yang menghargai kemajemukan. Perbedaan bukan berarti menjadi penghalang bagi kebebasan setiap entitas masyarakat melainkan nilai-nilai dalam setiap entitas itu harus dibangun untuk menciptakan kehidupan bersama yang saling menghargai. Dalam dialog dengan  Abdul Hadi WM, dia mengatakan bahwa mendirikan Negara Islam berarti membangunkan Negara berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan berdasarkan teologi atau ketuhanan, melainkan dalam konteks kebhinekaan.

Dalam lonteks itu, urusan Negara harus dibedakan dengan urusan agama dan jangan dicampuraduk. Apabila tidak memperhatikan hal ini maka akan terjadi penindasan dan intoleransi kepada kultur dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, untuk membangun antar-orang dan kelompok yang berbeda, kata Hadi, harus dikembalikan ke dalam kultur. Karena kalau kita kembalikan ke teologi, tidak mungkin. Sebab akan terjadi pertentangan. Kita sering tidak bisa membedakan Islam politik dan politik islam. Islam politik artinya islam yang dijadikan kendaraan politik. Maksudnya ketika sudah berhasil, aspirasi umat Islam pasti ditinggalkan. Kalau politik islam adalah bagaimana mengemas ajaran islam yang sesuai dengan konsep rahmatan li al-alamin. Itu yang sebetulnya harus dihidupkan.

Di indonesia, agama dimiskinkan, kesenian, budaya, politik dan ekonomi dihancurkan. Lagi-lagi, itulah yang saya katakan bahwa masalah kita adalah problem kekosongan kultural. Kita miskin secara kultural. Demikian imbasnya merembet kearah ekonomi dan politik. Bhineka Tunggal Ika muncul karena menyadari bahwa kita senasib dan sepenanggungan melawan penjajah. Kebetulan kita satu rumpun, baik etnik, budaya, maupun bangsa. Kemudian rumpun-rumpun itu diikat oleh agama, diikat oleg Budha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Islam.

Tetapi pendangkalan terhadap nilai sosial agama juga sering terjadi karena kita melihat agama semata dari sisi legal-formalnya. Kita lupa kandungan terdalam dari agama itu sendiri. dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemuka agama. Pemerintah juga harus bertanggungjawab.

Lebih lanjut Hadi menegaskan bahwa liberalisme dalam arti pembaharuan harus ada landasan metodologi, dasar pengetahuannya. Jangan ahistoris. Jangan seperti Wahhabi yang ahistoris; meski pun melakukan pembaharuan tetapi mereka memotong sejarahnya. Untuk itu, liberal di sini berarti pembebasan dan pembaharuan. Dan terjemahannya dalam islam dapat model liberal semacam al-maumdudi, Iqbal, atau pun Ali Syariati.

Dengan demikian, kata Abdul Hadi, dalam pandangan saya, Negara tidak mempunyai jaminan kuat dari landasan hukum yang ada sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi persoalan yang terjadi sekarang lebih karena persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan soal agama itu sendiri. Menurut saya, karena pendidikan kultur kita lemah, sehingga kita pun tidak tahu budaya-budaya liberal dalam islam. Dulu muatan pendidikan agama kita juga memasukkan pemikiran Muhammad Abduh, pemikir Hamka, namun sekarang ada kecenderungan memiskinkan kajian-kajian tersebut. (A/D)

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post